Tentang IAI

Anggaran Dasar ISFI

ANGGARAN DASAR

IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa para Apoteker Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian di bidang kefarmasian, yangdapatdimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bagi pengembangan pribadi Warga Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia merupakan satu-satunya organisasi para Apoteker Indonesia, yang merupakan perwujudan dari hasrat murni dan keinginan luhur para anggotanya, yang menyatakan untuk menyatukan diri dalam upaya mengembangkan profesi luhur kefarmasian di Indonesia pada umumnya dan martabat anggota pada khususnya.

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan keinginan suci nan luhur dari para anggota untuk menumbuh kembangkan Organisasi dan Profesi Kefarmasian serta berbakti pada nusa dan bangsa, maka para Apoteker Indonesia dengan ini mendirikan :

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi bernama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia yang disingkat menjadi ISFI.

Pasal 2

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia berkedudukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Pimpinan Organisasi tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 3

Nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN KEDAULATAN

Pasal 4

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia berasaskan: Pancasila.

Pasal 5

Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres Nasional Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

BAB III

SIFAT, LEGALITAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965.

Pasal 7

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai fungsi :

a.Sebagaiwadah berhimpun para Apoteker Indonesia.

b. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Apoteker Indonesia.

c.Membina para anggota dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Profesi Farmasi dan IPTEK kefarmasian.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah :

Terwujudnya profesi farmasi yang paripurna, sehingga mampumewujudkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.

Pasal 9

Misi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ialah :

a.Menyiapkan Apoteker yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan;

b.Membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab;

c.Melindungi anggota dalam menjalankan profesinya.

BAB V

TUGAS POKOK

Pasal 10

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai Tugas Pokok :

a. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah yang bersifat lokal, nasional dan internasional;

b. Mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi nasional yang berkaitan dengan kefarmasian, kedokteran dan organisasi internasional serupa;

c. Meningkatkan mutu pelayanan anggota kepada kemanusiaan dan masyarakat luas;

d. Memantapkan peran anggota dalam usaha :

1.Melindungi masyarakat terhadap pencemaran profesi, bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan.

2.Pengawasan kesehatan lingkungan, pemanfaatan dan pengamanan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika serta obat tradisional.

e.Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah yurisprudensi;

f.Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi.

BAB VI

LAMBANG, BENDERA DAN HYMNE

Pasal 11

(1)Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai Lambang, Bendera dan Hymne;

(2)Lambang, Bendera dan Hymne sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1)Keanggotaan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia terdiri atas :

a.Anggota;

b.Anggota Muda;

c.Anggota Luar Biasa;

d.Anggota Kehormatan;

(2) Ketentuan tentang Keanggotan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 13

(1)Setiap Anggota, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatanberkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi;

(2)Setiap anggota berkewajiban untuk :

a. Memegang teguh Kode Etik Apoteker Indonesia, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

b.Aktif melaksanakan Program Organisasi

c.Ikut membela dan memajukan Organisasi.

(3)Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya.

(4) Ketentuan tentang kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 14

(1)Kepengurusan organisasi :

a.Organisasi Tingkat Pusat terdiri dari Pengurus Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat;

b.Organisasi Daerah Tingkat I, terdiri dari Pengurus Daerah dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah;

c.Organisasi Daerah Tingkat II, dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.

(2)Penetapan Pimpinan organisasi:

a. Ketua Umum dan Ketua Terpilih Pengurus Pusat serta Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat ditetapkan pada Kongres;

b. Ketua Pengurus Daerah serta Ketua Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah ditetapkan pada Konperensi Daerah;

c.Ketua Pengurus Cabang ditetapkan pada Konperensi Cabang;

(3) Ketua Terpilih dipersiapkan untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat pada periode berikutnya.

(4)Ketentuan tentang kepengurusan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal15

(1) Pada setiap daerah dapat dibentuk Himpunan Seminat sesuai kebutuhan;

(2) Himpunan Seminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia;

(3) Himpunan Seminat secara nasional tergabung dalam Presidium Himpunan Seminat;

(4) Ketentuan tentang Himpunan Seminat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal16

(1) Pada setiap tingkatan pengurus organisasi dapat dibentuk Badan - badansesuai kebutuhan;

(2) Badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari pengurus setingkat;

(3)Ketentuan tentang Badan-badan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 17

(1) Pengurus PusatadalahPimpinan Tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif, yangselanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

(2)Pengurus Pusat berwenang :

a. Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia, Keputusan Kongres Nasional dan Rapat Kerja Nasional

b.Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Daerah

c. Mengembangkan kerjasama, hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan fungsi serta peran Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia di lingkungan masyarakat Nasional dan Internasional.

(3) Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Kongres Nasional, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

(1)Wewenang dan kewajiban Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

(2)Wewenang dan kewajiban Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

MAJELIS PEMBINA ETIKA APOTEKER PUSAT DAN DAERAH

Pasal 19

(1) Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah adalah badan yang membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia;

(2)Ketentuan tentang Majelis Pembina Etika Apoteker Pusat dan Majelis Pembina Etika Apoteker Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PERTEMUAN ORGANISASI

Pasal 20

(1)Pertemuan Organisasi terdiri dari:

a. Kongres Nasional

b. Kongres Nasional Luar Biasa

c. Kongres Ilmiah

d. Konperensi

e. Pertemuan Organisasi lainnya

(2) Ketentuan tentang Kongres, Konperensi dan pertemuan organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

(1) Kongres, Konperensi dan Pertemuan Organisasi lainnya yang mengambil keputusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah peserta, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

(2)Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

(3)Dalam hal Kongres atau Konperensi mengambil keputusan tentang pemilihanPimpinan, sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah peserta harus hadir;

(4) Dalam hal Kongres mengambil Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga :

a. Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta harus hadir;

b. Putusan adalah sah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga(2/3)dari jumlah peserta yang hadir.

(5) Peserta Kongres, Konperensi dan Pertemuan Organisasi lainnya, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

HUBUNGAN DENGAN

IKATAN KELUARGA SARJANA FARMASI INDONESIA

IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA DAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 22

(1) Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia menjalin hubungan yang harmonis dengan Ikatan Keluarga Sarjana Farmasi Indonesia (IKASFI), Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia;

(2)Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia menjalin hubungan dengan organisasi sosial, kemasyarakatan, profesi dan fungsional baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mencapai tujuan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia;

(3) Hubungan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dengan organisasi-organisasi dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

NASKAH ASASI

Pasal 23

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia mempunyai naskah-naskah asasi organisasi, yaitu :

1.Anggaran Dasar.

2.Anggaran Rumah Tangga.

3.Kode Etik Apoteker Indonesia

4.Peraturan Organisasi

5. Standar Kompetensi

6. Standar Pelayanan

BAB XVI

HARTA BENDA

Pasal 24

(1) Harta benda organisasi diperoleh dari :

a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota

b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

c. Penghasilan lain yang sah.

(2) Harta benda yang dimiliki organisasi dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus organisasi.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada Kongres XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ini dipilih Ketua Umum dan Ketua Terpilih.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 26

(1)Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.

(2)Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:Denpasar

Pada tanggal:18 Juni 2005

 

Parent Category: Organisasi IAI
Category: Tentang IAI