Program Kerja IAI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

TAHUN 2012

1.  Pengantar : Trend Profesi Apoteker Tahun 2012

Perjalanan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang telah hamper menyelesaikan tahun kedua dan kini harus mempersiapkan untuk memasuki tahun ke tiga yaitu tahun 2012-2013. Telah banyak dinamika yang terjadi baik pergulatan internal untuk konsilidasi maupun eksternal untuk advokasi dan membangun jaringan.

Tahun 2012 bagi Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, bangkali menjadi tahun yang sangat menentukan, tahun pertaruhan, karena ada beberapa agenda yang sangat strategis untuk dilaksanakan, yaitu :

1. Tahun 2012 adalah tahun di mana Peraturan Pemerintah No 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian Harus dilaksanan secara total. Mestinya PP No 51 tahun 2009 tersebut harus sudah dilaksanakan mulai 1 September 2011, akan tetapi karena kurangnya persiapan terutama penyiapan infra struktur berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksana PP tersebut terlambat maka untuk hal yang relative sederhana seperti registrasi dan ijin kerja tenaga kefarmasian, menjadi permasalahan yang cukup serius sehingga terpaksa ada "masa transisi tambahan" sampai dengan tahun 31 Desember 2011. Ini mestinya jadi pelajaran berharga bagi semua apoteker untuk mewaspadai kemungkinan tertundanya implementasi PP No 51 tahun 2009 terutama untuk yang terkait dengan Pedagang Besar Farmasi yang memang masa transisinya sampai 31 Agustus 2012

2. Pada tanggal 13-16 September 2012, Ikatan Apoteker Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres FAPA 2012 di Nusa Dua Bali. Even dua tahunan bagi apoteker se-Asia Pasifik tersebut tentunya menjadi sangat berarti karena sukses tidaknya, berbobot atau remeh-nya perhelatan tersebut, nama Ikatan Apoteker Indonesia bahkan nama Indonesia dipertaruhkan. Acara yang ditargetkan akan dihadiri oleh apoteker manca negara lebih dari 1.000 orang dan dari dalam negeri 1.500 orang tersebut menjadi sangat strategis untuk membuktikan kepada dunia bagaimana peran dan posisi apoteker di dalam system pelayanan kesehatan di Indonesia. Apoteker Indonesia juga harus menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana perkembangan dunia kefarmasian di Indonesia, layakkah mendapat pengakuan dari dunia internasional?

Kegiatan yang tentu saja akan menyita sebagain besar sumber daya organisasi (tenaga, pikiran, biaya) mengharuskan terutama Pengurus Pusat IAI untuk kerja ekstra keras untuk mensukseskan penyelenggaraan maupun pemanfaatan momentum yang ada, disisi lain juga membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak terutama pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta terutama perusahaan-perusahaan farmasi skala nasional dan multinasional, perguruan tingga dan juga seluruh apoteker Indonesia.

3. Menurut kalkulasi para pakar dan pengamat, selambat-lambatnya tahun 2012 Rancangan Undang Undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (RUU BPJS) akan disyahkan menjadi Undang Undang dan diimplementasikan. Terlepas dari pro dan kontra serta segala tarik menarik kepentingan baik ideologis maupun pragmatis, RUU yang diamanatkan oleh Undang Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tersebut akan membawa dampak yang sangat besar pada wajah layanan kesehatan termasuk layanan kefarmasian. Tertundanya pengesahan RUU BPJS sampai melampaui batas (mestinya Oktober 2009) mestinya semakin menyadarkan kita betapa strategisnya UU BJPS yang di dalamnya akan menerapkan system universal health coverage. Apabila system tersebut diberlakukan maka hampir semua pelayanan kesehatan yang out of pocket tidak ada lagi tetapi akan di-cover oleh asuransi yaitu BPJS.

4. Mulai diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian akan membawa apoteker dan Kepengurusan IAI kepada suatu kondisi antara lain

1. Kesadaran apoteker akan nilai profesi dan peran yang seharusnya dimainkan semakin meningkat sehingga konsolidasi baik pada level individual maupun organisasi akan sangat massif. Situasi ini disatu sisi memang sangat menguntungkan perjalan profesi apoteker namun di sisi lain apabila tidak terkelola dengan baik justru akan kontraproduktif.
2. Praktek kefarmasian mau tidak mau akan tampak unjuk kerjanya, apakah unjuk kerja tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh peraturan perundangan dan juga idealism apoteker sebagai profesi akan banyak bergantung pada bagaimana IAI mampu mendefinisikan final profesi apoteker termasuk otoritas dan tindakan profesinya.
3. Posistioning IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi apoteker akan semakin mantap dan dan menjadi pusat perubahan menuju apoteker profesi yang sesungguhnya. Kesabaran dan kearifan pengurus dari tingkat pusat sampai cabang menentukan bagaimana positioning tersebut berdampak signifikan bagi perjalan profesi apoteker.
4. Akan muncul ketegangan yang apabila dikelola dengan cerdas akan menjadi ketegangan yang kreatif (creative tension) baik antar apoteker sendiri, apoteker dengan tenaga kesehatan lain, apoteker dengan investor atau pemilik modal, apoteker dengan masyarakat bahkan apoteker dengan pemerintah (baik pusat maupun daerah).

 

Kesadaran dan kebersamaan seluruh apoteker Indonesia untuk memulai babak baru system pelayanan kefarmasian menjadi hal yang mutlak untuk mampu mengelola dinamika yang akan terjadi pada tahun 2012. Oleh karena itu dukungan dari seluruh apoteker Indonesia dan sinergisme dari seluruh stake holder menjadi kata kunci bagaimana Ikatan Apoteker Indonesia dan seluruh Apoteker Indonesia MENAKHLUKKAN PERUBAHAN.

2.  Analisa SWOT

Untuk dapat berhasil mengelola situasi dan perjalanan roda organisasi, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan dukungan seluruh stake holder harus bersama-sama mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan melakukan langkah-langkah antisipatif sehingga amanah yang diemban dapat ditunaikan dengan baik yaitu mengantarkan apoteker Indonesia memasuki babak baru praktek kefarmasian yang akan mengangkat harkat dan martabat apoteker, sejajar dengan tenaga kesehatan lain yang memiliki kontribusi positif dan strategis bagi kemanusiaan dan Indonesia.

Analisis yang tajam dan akurat dibutuhkan untuk mampu "survive" pada tahun yang sangat menentukan tersebut. Apabila dipetakan dengan menggunakan instrument analisis SWOT maka posisi Ikatan Apoteker Indonesia terhadap situasi yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

STRENGHT

1. Jumlah apoteker yang semakin meningkat secara signifikan untuk mengisi formasi yang diwajibkan harus apoteker untuk melakukan praktek/pekerjaan kefarmasian. Saat ini diperkirakan jumlah seluruh apoteker mencapai lebih dari 38.000 dengan pertumbuhan per tahun sekurang-kurangnya 4.000 apoteker.
2. Kesadaran untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai peraturan perundang undangan sangat besar.
3. Kompetensi apoteker sebagai tenaga kesehatan makin meningkat seiring dengan trend perguruan tinggi farmasi berorientasi untuk menghasilkan apoteker sebagai tenaga kesehatan.
4. Kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia dari mulai Pengurus Pusat sampai Pengurus Cabang yang semakin sadar dan solid untuk membangun profesi apoteker.

WEAKNESS

1. Karakter dan perilaku apoteker yang sangat pragmatis dan apatis terhadap perubahan cukup menghambat proses perubahan menuju apoteker profesi yang sesungguhnya.
2. Sebagain besar apoteker adalah perempuan dan cenderung untuk berpraktek profesi di kota-kota besar sehingga menghambat pemerataan apoteker di daerah-daerah yang minim jumlah apotekernya.
3. Resistensi apoteker terutama apoteker yang telah masuk dalam "comfort zone" , apalagi mereka menduduki posisi strategis baik di pemerintahan maupun di kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia, sehingga tidak jarang menjadi "kendala" yang serius untuk terjadinya perubahan.
4. Kompetensi yang disiapkan oleh Pendidikan Tinggi farmasi kurang begitu "match" dengan tuntutan kompetensi apoteker sebagai tenaga kesehatan sehingga mesih perlu "conditioning" untuk segera mampu menjawab tantangan di level praktis.
5. Tidak sedikit Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dari mulai pengurus pusat sampai pengurus cabang yang justru menghambat kemajaun profesi apoteker, bahkan secara tidak sengaja membangun birokrasi yang lebih berbelit dan menikmati system birokrasi baru tersebut.

OPPORTUNITY

1. Peraturan Perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang "tak tergantikan" dalam kondisi bukan darurat.
2. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 memberikan kesempatan yang luar biasa besar bagi apoteker untuk membuktikan unjuk kerjanya sebagai tenaga kefarmasian yang merupang actor utama pelayanan kefarmasian.
3. Akan disyahkannya RUU BPJS menjadi Undang undang mengandung peluang yang sangat besar bagi apoteker dan juga tenaga kesehatan lain. Karena dengan universal health coverage yang meniadakan cara pembayaran tunai (out of pocket) maka pemberlakukan jasa profesi apoteker menjadi makin realistis dan relative mudah untuk diterapkan secara nasional.
4. Issue tentang apoteker sebagai tenaga strategis sudah sampai di tingkat pengambil kebijakan sehingga dapat dipastikan apoteker akan segera menjadi tenaga kesehatan strategis yang tak tergantikan.
5. Makin luas dan kuatnya jejaring yang dibangun Pengurus baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia makin meningkat pula pengakuan stake holder terhadap profesi apoteker sehingga ke depan akan banyak kesempatan kerjasama dengan stake holder sehingga akan mempercepat kemandirian profesi apoteker.

THREAT

1. Banyak tenaga kesehatan lain yang "tidak rela" pekerjaan kefarmasian hany menjadi previllage bagi apoteker, sementara selama ini mereka menganggap mampu dan aman-aman saja melakukan praktek kefarmasian.
2. Banyak diantara apoteker sendiri yang skeptic dengan perubahan nasib yang akan dialami pasca implenatasi PP No 51 tahun 2009, apalagi apoteker yang merasa diuntungkan oleh keadaan status quo. Diantara mereka bahkan ada yang terang-terangan menolak PP No 51 tahun 2009 karena dianggap merugikan kepentingan pribadinya.
3. Dibutuhkan banyak instrument dan kesiapan mental apoteker untuk dapat diterima oleh system BPJS sehingga jasa profesi apoteker dapat diterapkan, dan apabila hal ini tidak dipersiapkan maka system BPJS akan tetap berjalan tanpa harus menunggu kesiapan apoteker.
4. Konsekuansi apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis maka apoteker HARUS bersedia ditempatkan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan entah dengan skema PTT,Wajib Kerja Sarjana atau skema lainnya. Pertanyaannya siap dan bersediakah apoteker ditempatkan di daerah yang selama ini tak pernah terbayangkan, apalagi populasi yang dominan adalah perempuan. Bagaimana jika ternyata tidak bersedia?

 

3.  Analisis Stake Holder

a. Apoteker : Apoteker sebagai profesi yang memiliki populasi lebih dari 38 ribu merupakan potensi yang sangat besar untuk mengawal dan melakukan perubahan menuju apoteker profesi yang sesungguhnya. Namun disparitas baik kualitas dan penyebaran yang sangat tidak merata menjadi permasalahan yang serius yang mendesak untuk diselesaikan.

b. IAI : Sebagai satu-satunya organisasi profesi apoteker. IAI memainkan peran kunci dan sangat strategis untuk membawa dan mengawal perubahan dari keadaan yang ada sekarang menuju keadaan ideal seperti yang diinginkan oleh Undang Undang No 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009

1. PP IAI : Pengurus Pusat harus melakukan advokasi ke seluruh stake holder untuk mem astikan pelaksanaan UU No 36 dan PP No 51 tahun 2009 konsekuen disamping merumuskan standar-standar dan melakukan branding apoteker kepada dunia luar. Permasalahan klasik kurangnya aktifis harus segera dicarikan solusi.
2. PD IAI : Mengkoordinir Pengurus cabang dan menjadi penghubung antara Pusat dengan cabang harus dapat dimainkan secara cerdas disamping mengembangkan kearifan local yang rasional dan realistis untuk mendukung terwujudnya profesi apoteker yang sesungguhnya.
3. PC IAI : Menjadi ujung tombak organisasi berinteraksi dengan anggota maupun stake holder terutama pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan praktek apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. KFN : Sebagai lembaga baru yang memiliki tugas Registrasi dan sertifikasi, Pembinaan dan pengawasan serta pendidikan apoteker berkelanjutan, KFN memainkan peran yang strategis untuk menentukan rumusan blue print apoteker. Harapan yang sangat besar ada dipundak KFN apalagi sebagian besar anggotanya adalah apoteker dan aktifis IAI

d. Pemerintah Pusat :

1. Dalam hal ini kementerian kesehatan memainkan peran sebagai regulator dengan instrument norma pelayanan, standar pelayanan, prosedur pelayanan dan criteria-kriteria yang mestinya berpijak pada Undang undang No 36 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009, undang undang N0 44 tentang Rumah sakit
2. Badan POM : Berharap Badan POM mampu menyelesaikan permasalahan jalur distribusi obat illegal adalah hal yang rasional dan realistis. Karena distribusi obat illegal merupakan salah satu contributor terpuruknya profesi apoteker. Disamping itu apabila distribusi obat illegal meraja lela jaminan perlindungan dan keamanan konsumen dipertaruhkan. Ketika siapa saja dapat memperoleh obat keras secara mudah di pasar illegal maka harapan apoteker menjadi profesi yang sesungguhnya akan makin jauh dari kenyataan. Maka dukungan moral dan politis kepada Badan POM untuk bertindak tegas meminimalisir jalur distribusi illegal harus terus dilakukan. Masalahnya seberapa seriuskah Badan POM memainkan perannya tersebut agar distribusi obat illegal terminimalisir.
3. Kementerian Dalam Negeri : Banyaknya peraturan daerah baik perda propinsi mapun perda kabupaten yang terkait dengan perijinan praktek profesi apoteker yang tidak sesuai dengan UU No 36 dan PP No 51 tahun 2009 merupakan masalah tersendiri. Inisiatif untuk inventarisasi perda-perda bermasalah tersebut harus segera dilakukan dan diadvokasikan kepada kementerian dalam negeri untuk mengevaluasi dan membatalkan perda-perda bermasalah tersebut karena bertentangan dengan Peraturan yang di atas nya (lex superiori derogate legi inferiori).
4. Kementerian Pendidikan Nasional : peran kementerian pendidikan nasional sangat strategis dalam menentukan arah pendidikan tinggi farmasi. Oleh karena itu sinergisme relasi antara IAI-APTFI untuk mengadvokasi kementerian pendidikan nasional untuk mendukung system pendidikan tinggi farmasi yang berorientasi menghasilkan apoteker sebagai tenaga kesehatan harus selalu dilakukan sehingga generasi baru apoteker adalah apoteker yang memiliki kompetensi sebagai tenaga kesehatan.
5. DJSN : Dewan Jaminan Sosial nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagai institusi Negara yang antara lain bertugas menyiapkan BPJS, peran DJSN sangat strategis. Good will DJSN untuk senantiasa melibatkan apoteker untuk membangun format pelayanan kefarmasian yang berbasis asuransi universal health coverage harus terus dilapresiasi dan disupport sehingga apoteker siap memasuki format SJSN dengan segala instrumennya.

 

e. Pemerintah Propinsi : sebagai koordinator pemerintah kabupaten kota sekaligus merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi memainkan peranan sangat strategis. Koordinasi dan kesamaan persepsi antara IAI dan pemerintah propinsi sangat menentukan dinamika yang terjadi di propinsi tersebut.

f. Pemerintah Kabupaten/Kota : Sebagai institusi yang mewakili Negara yang berwenang dalam menerbitkan perijinan apoteker (SIPA dan SIKA). Relasi intensif akan terjadi antara PC IAI dengan pemerintah kab/kota terkait perijinan apoteker agar selalu dijaga sehingga sinergis untuk mendukung terwujudnya praktek apoteker

g. Swasta : Investor dan Pemodal : Sebagai pemilik modal memiliki pengaruh dan peran yang besar menentukan berhasil tidaknya impelentasi apoteker praktek profesi mengingat sebagian besar saran pelayanan kefarmasian yang ada (apotek) lebih dari 90% dimiliki oleh pemodal (investor). Transformasi apoteker praktek dan relasi apoteker-investor perlu dirumuskan agar terbangun kondisi win-win solution dan tidak eksploitatif.

h. Pendidikan Tinggi : Perlu ketegasan dan kesamaan persepsi bagaimana dan kapan pendidikan tinggi farmasi benar-benar berorientasi menciptakan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten untuk menjawab tantangan praktek apoteker?

i. Masyarakat (pasien/konsumen) : sebagai pengguna dan subjek sekaligus objek pelayanan kefarmasian menjadi focus dari perubahan menuju praktek profesi apoteker yang sesungguhnya. Bagaimana praktek profesi apoteker yang dapat diterima pasien sebagai pengguna? Bagaimana bentuk layanan kefarmasian yang demokratis dan menjunjung tinggi martabat pasien? Bagaimana relasi antara apoteker dan pasien yang paling ideal?

 

4.  Identifikasi Masalah dan Disain Program

Belajar dari pengalaman pelaksanaan program kerja tahun 2011 kemudian mencermati kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi pada tahun 2012 serta memperhatikan hasil analisa SWOT dan analisi stake holder tersebut di atas maka dapat disederhanakan bahwa pada tahun 2012 apoteker Indonesia khususnya Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia akan menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Euforia apoteker yang mungkin berlebihan untuk segera memiliki otoritas (dan privilege) sebagai actor utama pelayanan kefarmasian sehingga kalau tidak berhati-hati akan menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertical yang mana hal ini justru menjadi kontra produktif terhadap strategic planning yang disusun IAI. Reaksi balik akan lebih dahsyat apabila apoteker tidak cerdas dan bijaksana untuk menerapkan praktek kefarmasian sesuai peraturan perundangan. Perlu diarahkan dan diorganisir sehingga euphoria menjadi produktif dan terkelola dengan baik.

2. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia baik Pusat, daerah maupun cabang akan menjadi sangat sibuk baik melayani anggota maupun berinteraksi dengan stake holder serta tugas-tugas lain yang terkait dengan peningkatan kompetensi apoteker dan pembinaan apoteker. Perlu ketegasan aturan main dan debirokratisasi organisasi sehingga keberadaan IAI betul-betul ramah dan mampu melindungi dan memfasilitasi kepentingan anggota bukan sebaliknya garang, tidak peduli dan membangun birokrasi yang menyulitkan anggota. IAI harus menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh apoteker Indonesia. Oleh karena itu aturan teknis terkait layanan dan fasilitasi anggota menjadi sederhana, transparan dan akuntabel. Aturan tersebut antara lain :

1. Lolos butuh : baik apoteker baru lulus, apoteker yang berpraktek di dua kabupaten dalam satu propinsi dan apoteker yang praktek di dua propinsi yang saling berbatasan.
2. Rekomendasi : rekomendasi menjadi persyaratan wajib bagi apoteker yang hendak memperoleh ijin kerja baik SIPA maupun SIKA. Bagaimana rekomendasi untuk apoteker yang bekerja lebih dari satu sarana?
3. Perjanjian apoteker dengan investor : rumusan perjanjian kerja sama antara investor (pemodal) dengan apoteker sebagai tenaga professional harus tegas, saling menghormati tapi juga transparan dan bebas dari tricky yang tidak etis dan bertentangan dengan cita-cita praktek apoteker yang sesungguhnya
4. Jasa Profesi : jasa profesi telah diakui oleh UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 27 ayat 1. Selama ini jasa profesi apoteker masih bersifat semu yaitu yang dikenal dengan istilah tuslah. Tuslah masih bersifat semu karena belum menggambarkan besarnya tanggungjawab apoteker selaku pemberi layanan kefarmasian. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya praktek apoteker yang sesungguhnya, jasa profesi apoteker harus segera dirumuskan ditetapkan dan diimplementasikan sehingga menjadi salah satu insentif praktek apoteker.
5. Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasi. Prosedur praktek terutama di rumah sakit, apotek, puskesmas dan klinik belum terstandarisasi, oleh karena itu harus ada keberanian IAI untuk memulai membakukan prosedur tersebut terlepas nantinya selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sertifikasi dan Resertifikasi : Sertifikasi adalah proses pemberian keterangan sebagai pengakuan oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai organisasi profesi apoteker bahwa seorang apoteker dinilai telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Resertifikasi adalah Proses mendapatkan sertifikat Kompetensi selain untuk pertama kali (Sertifikasi Ulang). Selama ini pedoman sertifikasi dan resertifikasi telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan dilaksanakan secara nasional. Namun dengan diterbitkannya Permenkes No 889 tahun 2011, pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa (1) Uji kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP).(2) Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN. Maka sambil menunggu pedoman yang diterbitkan oleh KFN tersebut PP IAI tetap memberlakukan keputusan yang telah ditetapkan untuk mengatur sertifikasi dan resertifikasi apoteker.

 

3. BPJS : UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN salah satunya mengamanatkan pada pasal 52 ayat (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Seharusnya Oktober 2009 sudah terbentuk BPJS, namun karena berbagai hal yang mempengaruhi sampai saat ini BPJS yang dimaksud belum terbentuk. Badan yang akan menjadi pengelola SJSN tersebut antara lain akan mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia (universal coverage). Apabila SJSN diterapkan maka layanan kesehatan termasuk layanan kefarmasian akan dicover pembiayaannya melalui asuransi yang dikelola oleh BPJS. Dalam format asuransi kesehatan inilah terdapat peluang yang sangat besar bagi peran dan praktek apoteker untuk diakui keberadaannya karena wajah layanan kefarmasian akan berubah secara signifikan termasuk pemberlakuan jasa profesi apoteker karena pasien tidak lagi membayar out of pocket.

4. FAPA 2012 : Pada tanggal 13-16 September 2012, Ikatan Apoteker Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres FAPA 2012 di Nusa Dua Bali. Mengingat besarnya skala kegiatan ini maka mau tidak mau sumber daya yang ada di pengurus IAI dalam hal ini pengurus pusat akan focus ke acara ini. Tentunya akan mempengaruhi terhadap konsentrasi tugas dan kewajiban yang lainnya. Maka persiapan sejak dini dan dukungan seluruh apoteker dan juga stake holder sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan acara tersebut.

5. Membangun Jejaring : Jejaring yang sinergis untuk membangun pengakuan praktek profesi apoteker mutlak diperlukan, disamping bentuk pengakuan eksistensi juga untuk mengetahui sejauh mana praktek dan layanan apoteker di butuhkan oleh stake holder. Ternyata selama ini apoteker diakui dan dibutuhkan masih sejauh pengelola logistic yaitu obat. Oleh karena itu jejaring yang memungkinkan apotek mendapat pengakuan sebagai pemberi jasa layanan kefarmasian harus dirintis dan dikembangkan. Bagaimana apoteker berperan dalam pencapaian tujuan MDG's dan bagaimana apoteker memainkan peran dalam public health misalnya promosi kesehatan menjadi peluang dan tantangan untuk membuktikan bahwa apoteker mampu berkontribusi secara nyata.

 

5.  Positioning dan branding IAI dan apoteker

Masa depan apoteker menjadi semakin cerah dan menjanjikan apabila kita mampu mengelola transformasi ini dengan baik. Peraturan perundang undangan dari mulai UU No.36 tentang kesehatan, UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberi ruang yang sangat luas bagi apoteker sebagai aktor utama pelayanan kefarmasian. Apalagi peraturan pemerintah No 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian nyata-nyata member hak ekslusif dan otoritas yang sanagt besar bagi apoteker.

Selanjutnya, bagaimana apoteker dapat berperan secara nyata dalam system pelayanan kesehatan di Indonesia tergantung bagaimana IAI memposisikan diri dalam system yang sudah mapan. Positioning baik IAI maupun apoteker terhadap stake holder dalam system pelayanan kesehatan menentukan sejauh mana stake holder menerima apoteker sesuai dengan harkat dan martabat profesi serta kompetensi dan otoritas yang dimilikinya.

Positioning IAI yang sangat strategis untuk memainkan peran sebagai pusat perubahan akan mendorong apoteker secara individual memposisikan diri pada lanskap yang sesuai dengan peran fungsi dan kondisi sarana pelayanan yang ada.

Oleh karena itu, IAI disamping melakukan positioning pada tempat yang sesuai juga harus membentuk pusat-pusat positioning apoteker di sarana pelayan kesehatan. Misalnya bagaimana IAI mendorong apoteker yang secara serius membangun profesinya meskipun secara individual. Apoteker-apoteker pionir tersebut perlu diberi insentif dan dukungan yang memadai sehingga upaya yang dibangunnya mendapat apresiasi dan akan menambah semangat dan daya juang apoteker tersebut untuk semakin mengukuhkan posisinya dalam sarana pelayanannya.

Branding IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi harus terus menerus dibangun sehingga memperoleh posisi dan brand yang layak di dalam pergaulan profesi dan organisasi profesi. Upaya branding tersebut baik dilakukan secara aktif pro aktif maupun pasif. Aktif pro aktif dalam pengertian bagaimana IAI mensosialisasikan diri dan program-program yang memiliki kontribusi positif bagio pembangunan kesehatan di Indonesia.

Apabila brand IAI telah terbangun maka Branding Apoteker sebagai profesi pemilik otoritas layanan kefarmasian sedikit banyak akan terbangun, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu

 

6.  Rencana Strategis 2012

a. Mendefinisi-final-kan Apoteker dan Praktek apoteker yaitu memberlakukan standar profesi (standar kompetensi) termasuk penjabaran dan level kompetensi yang mungkin dicapai oleh apoteker. Skema definisi praktek apoteker ini akan membawa konsekuensi pada bagaimana skema tindakan apoteker beserta jasa profesinya.

b. Internalisasi dan membangun karakter apoteker yang betul-betul melakukan praktek profesi, yaitu dilakukan dengan bagaimana standar praktek profesi (SPO) diterapkan sekaligus bagaiman membangun kebanggaan melakukan praktek profesi. Antara lain bagaimana apoteker bias menikmati praktek dan berinteraksi dengan pasien, bagaimana apoteker bangga menggunakan atribut/jas praktek dsb

c. Advokasi IAI kepada pemerintah untuk

1. Tegas dan konsisten memenuhi UU 36 dan PP51 tahun 2009 serta UU No 44 t tahun 2009ahun 2009
2. Apoteker masuk dalam format BPJS sesuai dengan idealism apoteker (instrument dan aturan main)
3. Menetapkan apoteker sebagai tenaga strategis dan memenuhi segala konsekuensinya yaitu penempatan apoteker di daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar, perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan dengan mempertimbangkan karakter dan sumber daya apoteker misalnya dengan skema PTT atau WKS atau Intership.
4. Membenahi jalur distribusi obat sehingga tidak setiap orang atau profesi dapat mengelola dan menyerahkan obat
5. Mengakselerasi penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah terutama tentang ijin praktek apoteker dan perijinan sarana layanan kefarmasian sebagai aturan teknis PP 51 tahubn 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

d. Konsolidasi dan membenahi birokrasi organisasi (instrument dan aturan main) : IAI harus segera melakukan berbagai strategi dan kegiatan yang berorientasi bagaimana melakukan dibirokratisasi dan membangun budaya organisasi yang ramah, transparan akuntable dan modern.

e. Memperkuat dan memperluas jejaring, Jejaring yang harus dibangun harus berorientasi bagaimana apoteker mampu melakukan praktek profesi secara mandiri, bermartabat dan professional. Antara lain bagaimana memperkuat legal standing praktek apoteker dalam level riil. Jejaring strategis yang harus di bangun adalah antara lain dengan organisasi profesi lain, lembaga atau institusi pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan praktek apoteker. Bagimana apoteker membangun jejaring dengan mengusung issue-issue seksi misalnya KB dan Kesehatan Reproduksi, pemberantasan Penyakit menular, HIV-Aid's, tobacco cessation dan tentunya juga memperkuat aliansi strategis dengan lembaga-lembaga baik local, nasional maupun internasional.

f. Mempersiapkan pelaksanaan FAPA sebaik mungkin. Tidak ada pilihan lain bahwa pelaksanaan FAPA 2012 di Nusa Dua Bali harus sukses. Baik sukses penyelenggaraan maupun sukses bagaimana apoteker Indonesia berinteraksi dengan masyarakat internasional untuk memperkuat pelaksanaan praktek apoteker di indonesia

g. Merumuskan relasi strategis IAI-Perguruan tinggi farmasi. Bahwa dalam kerangka HPEQ Project, selama hamper dua tahun belakangan, relasi IAI-APTFI semakin nyata, produktif dan bermartabat. Bahkan sudah terbangun gentlemen agreement IAI memainkan peran apa dan bagaimana disisi lain APTFI dan Pendidikan tinggi memainkan peran apa dan bagaimana. Bahkan saling berbagi dan saling mendukung peran dan program sehingga saling sinergis.

h. Aktif melakukan kegiatan Continuing Professional Development untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi apoteker. Tujuan organisasi profesi apoteker harus tetap dikedepankan yaitu menjaga dan meningkatkan kompetensi apoteker. Oleh karena itu harus mulai dirintis upaya dan program-program Continuing Professional Development yang sistematis dan terencana sehingga kompetensi apoteker meningkat terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Media Continuing Professional Development yang memungkinkan semua perlu dikembangkan baik berupa workshop, pelatihan, seminar, pembelajaran baik langsung maupun jarak jauh melalui media baik media milik IAI maupun sinergi dengan lembaga lain.

Rencana strategis tersebut harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang rasional dan realistis sehingga menjawab kebutuhan dan berkontribusi langsung pada bagaimana memperkuat dan mempertegas profil apoteker sebagai tenaga kesehatan pelaku utama pelayanan kefarmasian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi dan member kekuatan pada apoteker untuk membuktikan bahwa apoteker mampu diberi amanah yang besar untuk kepentingan Kemanusiaan.