Menelusuri Jejak Hilangnya Pinisilin

Dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ketersediaan jenis obat yang lengkap, jumlahnya cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, bermutu, harga terjangkau, serta mudah diakses merupakan sasaran yang harus dicapai pemerintah. Ironisnya, dalam tiga tahun terakhir ini antibiotik golongan pinisilin menghilang dan digantikan golongan sefalosforin yang harganya lebih mahal. Pinisilin maupun sefalosforin sejatinya kelompok antibiotik beta laktam yang digunakan penyembuhan penyakit infeksi karena bakteri.

“Hilangnya pinisilin dalam tiga sampai empat tahun terakhir ini tidak diketahui ke mana,” kata Ketua Jurusan Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Iwan Dwiprahasto. Anehnya, kata Iwan, sejauh ini pinisilin masih ampuh menghambat sintesis dinding sel mikroba. Sementara itu, hadirnya sefalosforin dalam beberapa kasus penyembuhan penyakit yang diakibatkan bakteri belum bisa menandingi pinisilin.

“Jadi kalau pun muncul alasan hilangnya pinisilin lantaran memiliki resisten yang tinggi sebenarnya tidak masuk akal,” ujarnya. Menurut Iwan, selama ini, belum pernah dilakukan uji resistensi secara komprehensif dan sistematis di sejumlah rumah sakit Indonesia. Uji resistensi hanya dilakukan pada pasien tertentu yang sedang menjalani terapi dan hasilnya kebetulan tidak responsif.

“Sekarang tanya saja di rumah sakit, apa saja resistensi bakteri di kamar ICU (intensive care unit)? Pinisilin bisa saja resisten di ICU, tapi masih sensitif di klinik,” kata Iwan yang juga menjadi anggota Dewan Pakar Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Pada sisi lain, sebagian besar hasil uji resistensi sebenarnya hanya bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Artinya, sekarang ini sebuah obat bisa saja dinyatakan sudah resisten, tapi kemungkinan enam bulan lagi akan kembali responsif.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia, lanjut Iwan, ketika muncul stigma bahwa pinisilin telah resisten, justru para klinisi (dokter) menggeser dengan jenis obat antibiotik yang baru. Sebagai imbasnya permintaan pinisilin pun akan semakin berkurang. Praktis industri farmasi enggan untuk memproduksinya. Ujung-ujungnya pasien-pasien yang sedang dirawat tidak punya pilihan lain ketika menebus obat antibiotik karena hanya tersedia sefalosforin.

Padahal, perbandingan harga antara pinisilin dan sefalosforin yang notabene memiliki khasiat sama terlampau jauh. “Sebagai contoh, obat jenis pinisilin harganya hanya 18-24 ribu rupiah per ampul, sedangkan antibiotik sefalosforin bisa mencapai 200 ribu rupiah per ampul,” ungkap Iwan yang juga menjadi Tim Ahli untuk DPHO, PT Askes Indonesia. Perbandingan harga yang cukup signifi kan tersebut juga memicu penjual obat antibiotik lebih memilih menawarkan atau menjual sefalosforin.

Dalam kontek perdagangan hal itu sangat rasional, karena untung yang diperoleh penjual akan lebih besar. Misalnya, jika keuntungan dari penjualan masing-masing obat antibiotik tersebut sebesar 10 persen dari harga jual, maka keuntungan menjual pinisilin hanya 1.800 rupiah, sedangkan sefalosforin bisa mencapai 20 ribu rupiah.

“Sekarang menjadi jelas, besar kemungkinan hilangnya pinisilin bukan perkara resistensi, tapi karena alasan ekonomi belaka,” cetus Iwan. Menurut Iwan, jika kondisi semacam tersebut dibiarkan berlarutlarut dampaknya akan jauh lebih mengerikan. Pasalnya, tidak semua pasien yang sedang dirawat mampu menebus biaya pengobatan sehingga penyakit infeksinya bisa bertambah berat dan perawatannya lebih lama.

Oleh sebab itu, ketersediaan obat memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan angka mortalitas dan morbiditas di negeri ini.

Intervensi Pabrik

Deputi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Nunut Rubiyanto, menampik pernyataan Iwan. Selama ini, antibiotik pinisilin semisal amoksisilin masih banyak beredar di apotekapotek.

Hanya saja di apotek yang keberadaannya di kota-kota besar memang agak sulit didapatkan. “Itu dikarenakan para dokter banyak meresepkan antibiotik golongan sefalosforin seperti sefiksim dan sefpodoksim,” kata Nunut. Dokter meresepkan golongan sefalosforin, menurut Nunut, karena ada intervensi dari pihak pabrik farmasi.

Intervensi tersebut karena adanya insentif bagi dokter yang meresepkan obat. Sementara itu, kalau tidak ada permintaan dari pasien untuk mengganti resep dokter, maka pihak apoteker akan memberikan obat apa adanya. Oleh sebab itu, lanjut Iwan, pemerintah harus segara mengambil posisi untuk “menyelamatkan” keberadaan pinisilin terutama di pusat pelayanan primer (Puskesmas) dan sekunder (Rumah Sakit Umum Daerah). Selain itu, mendorong agar industri farmasi untuk kembali memproduksi bahan baku obat (BBO) antibiotik, semisal beta laktam secara mandiri.

Sebab, selama ini, 96 persen bahan baku obat antibiotik masih impor. Dari kacamata industri farmasi, memproduksi antibiotik semisal pinisilin itu kurang menguntungkan, karena permintaan amoksisilin oleh masyarakat minim, maka skala ekonominya juga rendah. Menurut Direktur Produksi PT Indofarma, Yuliarti R Merati, selama ini Indofarma sebagai produsen obat generik telah memproduksi amoksisilin sebanyak 250 boks per bulan (1 boks berisi 100 tablet).

“Karena persaingan yang begitu ketat dengan produk-produk dari China, harga di pasar bisa bantingbantingan. Jadi jangan heran kalau keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan hanya 3-5 persen saja,” kata Yuliarti. Minimnya keuntungan tersebut, tambah Yuliarti, juga karena pajak yang ditetapkan pemerintah mulai dari mengimpor bahan baku hingga mendistribusikannya masih terlalu tinggi.

Sementara itu, ada “pemain” yang memiliki kedekatan dengan oknum pemerintah bisa mendatangkan obat dari luar negeri tanpa membayar pajak. Oleh sebab itu, kata Yuliarti, perlu dukungan pemerintah secara kongkrit agar memberikan subsidi kepada industri farmasi dalam negeri.

Misalnya, pemerintah memberi insentif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri farmasi dengan menghapus berbagai pajak. Mulai pajak bahan baku, produksi, distribusi hingga penjualan obat di tingkat apotik.

(Sumber : koran-jakarta)