90 Persen Kebutuhan Obat Sudah Diproduksi di Dalam Negeri

90 Persen Kebutuhan Obat Sudah Diproduksi di Dalam Negeri

obat_farmasiCikarang, Kebutuhan obat di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski banyak yang mengeluh karena harganya masih mahal, setidaknya 90 persen dari kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

"Menurut data yang kami punya, 90 persen obat sudah diproduksi di dalam negeri. Tinggal 10 persen saja yang masih harus diimpor," ungkap Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih saat meresmikan pabrik pengemasan obat PT AstraZeneca Indonesia di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/10/10).

Hal ini sesuai dengan tujuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menjamin akses yang memadai terhadap obat-obatan esensial. Akses yang dimaksud meliputi ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat tanpa meninggalkan 3 aspek utama yakni keamanan, khasiat dan mutu obat.

Menkes juga berharap agar obat-obatan semakin banyak lagi yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu dengan Permenkes No 1010/2008 tentang Registrasi Obat, Menkes menegaskan setiap perusahaan asing yang mendaftarkan obatnya ke BPOM wajib punya pabrik di Indonesia.

Tidak harus dalam proses produksi, yang penting minimal salah satu rantai penyediaan obat dilakukan di Indonesia. Rantai penyediaan yang dimaksud bisa berupa pengemasan saja, atau jika perlu riset dan produksinya dilakukan di Indonesia.

Bahkan Menkes melontarkan gagasan agar perusahaan asing boleh menguasai 100 persen sahamnya, asal mau memproduksi obatnya di Indonesia. Sebab selama ini, perusahaan asing kurang berminat berinvestasi di Indonesia karena wajib melibatkan investor lokal minimal 25 persen.

Harapan masyarakat dengan makin banyaknya obat yang diproduksi di dalam negeri tentu saja bukan hanya memudahkan akses obat, melainkan juga bisa menekan harganya yang masih relatif mahal. Namun kenyataannya, harga obat masih saja menjadi keluhan sebagian masyarakat.

Tentunya ada banyak hal yang membuat harga beberapa jenis obat kurang merakyat, termasuk biaya riset dan pengembangan. Baru-baru ini terungkap, praktik bisnis yang tidak sehat merupakan salah satu di antaranya.

Dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2 produsen obat yakni Pfizer dan Dexa Medica terbukti melakukan kartel atau pengaturan harga obat jantung berbahan aktif amlodipine. Akibatnya pasien harus menanggung harga yang tidak rasional.

Menanggapi hal ini, Menkes mengatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh pabrik obat harus mengikuti aturan tertentu. Pengaturan harga obat yang merugikan pasien jelas tidak dibenarkan.

"Kami juga sedang mempelajari hal itu, tapi kalau memang sudah ada keputusannya kita tidak perlu ikut campur. Yang jelas, kartel obat tidak diperbolehkan," ungkap Menkes. (detikHealth)

 

Perusahaan Farmasi Harus Menjalankan Bisnis dengan Etis

Terungkapnya kartel atau pengaturan harga obat jantung oleh 2 perusahaan farmasi disesalkan banyak pihak. Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes mengimbau perusahaan farmasi untuk menjalankan bisnisnya dengan etis.

Bisnis farmasi di Indonesia relatif menggiurkan, mengingat kebutuhan obat dari tahun ke tahun terus meningkat. Terlebih dengan adanya Jamsostek dan target universal coverage yang dicanangkan Kemenkes untuk tahun 2014.

Namun demikian, peluang ini kadang-kadang disalahgunakan oleh pelaku industri farmasi. Salah satunya seperti yang terungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini.

Dalam keputusannya, KPPU menyatakan 2 produsen obat yakni Pfizer dan Dexa Medica terbukti melakukan kartel atau pengaturan harga obat jantung berbahan aktif amlodipine. Akibatnya pasien harus menanggung harga yang tidak rasional.

Praktik lain yang juga dinilai dapat merugikan pasien adalah promosi obat yang tidak rasional. Masyarakat sering khawatir, jangan-jangan perusahaan farmasi membebankan biaya produksi itu pada harga obat sehingga menjadi mahal.

Meski promosi obat sudah diatur dalam Permenkes No. 386/1986, namun dalam praktiknya Kemenkes tidak memiliki aturan yang membatasi biaya promosi oleh produsen obat.

Dikhawatirkan harga obat menjadi mahal bukan hanya karena untuk membiayai riset dan produksi, melainkan lebih banyak untuk membiayai promosi yang tidak rasional.

Praktik-praktik semacam ini membuat prihatin Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, Sri Indrawati, MSi, Apt. Ia berharap agar perusahaan farmasi tidak mencari laba dengan mengorbankan pasien.

"Tentunya kita harapkan semua produsen farmasi yang berproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia untuk menjalankan bisnis dengan etis," ungkapnya dalam peresmian pabrik PT AstraZeneca Indonesia di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/10/10).

 

(Sumber : detikHealth)

Parent Category: Artikel & Konten
Category: Berita Farmasi